Apa yang melatar belakangi penerapan good governance di Indonesia?
Soal:
Apa yang melatar belakangi penerapan good governance di Indonesia?
Jawaban:
Penerapan good governance di Indonesia didorong oleh beberapa faktor penting.
Penjelasan:
Penerapan good governance di Indonesia didasarkan pada sejumlah alasan yang melatarbelakanginya:
1. Reformasi Demokrasi: Pada akhir era Orde Baru, Indonesia mengalami reformasi demokrasi yang memperjuangkan transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pemerintahan. Good governance menjadi landasan bagi negara yang bergerak menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis.
2. Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang: Tingginya tingkat korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam sistem pemerintahan sebelumnya menjadi salah satu faktor yang memicu kebutuhan akan penerapan good governance. Good governance bertujuan untuk mengatasi masalah ini dengan memperkenalkan prinsip-prinsip transparansi, integritas, dan akuntabilitas yang kuat.
3. Pengembangan Ekonomi dan Investasi: Good governance dianggap sebagai faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, seperti perlindungan hukum yang kuat, stabilitas kebijakan, dan proses pengambilan keputusan yang transparan, Indonesia diharapkan dapat menarik investasi dalam skala yang lebih besar.
4. Tuntutan Internasional: Indonesia sebagai anggota komunitas internasional juga harus memenuhi tuntutan dan standar good governance yang diakui secara global. Penerapan good governance menjadi penting dalam menjaga citra dan hubungan baik dengan negara-negara lain, lembaga internasional, dan organisasi regional.
Kesimpulan:
Good governance diterapkan di Indonesia sebagai respons terhadap reformasi demokrasi, upaya untuk mengatasi korupsi dan penyalahgunaan wewenang, mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta memenuhi tuntutan internasional. Penerapan good governance bertujuan untuk memperbaiki transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas, dan integritas dalam sistem pemerintahan negara.